Presiden Kita: Boneka Parpol Pendukung

Oleh: Sebastian Dedi,S.Pd Pendukung Diskursus tentang kinerja pemerintahan Jokowi merupakan tranding topic yang serius diperbincangkan dan mendapatkan sorotan tajam dari berbagai media baik kalangan yang pro maupun kontra terhadap kepemimpinan Joko Widodo. Ditengah keterpurukan bangsa dan negara ini, rasa keperihatinan dan kesedihan yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia menyeruak seiring dengan jeritan duka lara serta himpitan ekonomi yang menjadi imbas dari kebijakan yang belum jelas arah kiblatnya. Fenomena krisis multidimensi baik dalam penegakan hukum, pembangunan ekonomi adalah gambaran kemunduran yang mulai nampak di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang belum lama menahkodai bangsa dan negara ini. Janji-janji kampanye pada masa lalau mulai ditagih, riak-riak serta bisikan di pelosok negeri akan terjadinya revolusi dengan menggulingkan sang presiden mulain santer terdengar dikalangan aktivis yang menginginkan negaranya tidak masuk jurang. Fenomena kemunduran penegakan hukum menjadi sorotan awal yang sangat menonjol dimata public pasca beberapa bulan masa kepemimpinan Jokowi berjalan. Spekulasi publik melalui media sosial berseliweran menyoroti pelemahan KPK yang diprakarsai oleh rezim yang khas dengan jargo “Revolusi Mental”. Pelemahan KPK dengan modus operandi konflik Cicak Vs Buaya seakan menegaskan rezim ini alergi dengan lembaga anti rasuah yang telah banyak berjasa mengembalikan kerugian negara yang masuk ke kantong para koruptor. Penetapan Budi Gunawan jadi Kapolri yang kemudian dijadikan tersangka oleh KPK adalah pintu masuk terjadinya pemberangusan semangat KPK melawan tindakan KKN. Penetapan Budi Gunawan jadi tersangka yang kemudian harus kandas ditangan Hakim Sarpin menjadi langkah berikut mendesain mulusnya skenario penghancuran lembaga satu-satunya yang masih diakui kredibilitasnya ini. Rupanya “Sarpin Effect” timbul pada beberapa kasus pemberantasan korupsi yang sedang bergulir. Tidak sedikit koruptor yang telah ditetapkan jadi tersangka beramai-ramai ajukan pra peradilan sembari berharap kecipratan rejeki dari gaya Hakim Sarpin. Siapa Sarpin? Sarpin adalah orang yang patut dicurigai sebagai salah satu dalang pelemahan KPK. Budi Gunawan memenangkan pra peradilan, Hasto Krisyanto yang kala itu menjadi Plt. PDIP mulai bernyanyi mengaitkan masa lalu Pimpinan KPK Abraham Samad dengan konstelasi Pilpres. Hasto yang juga pimpinan Partai (penguasa) itu seakan penyambung Lidah dari Rezim yang sedang membangkitkan pesimisme public terhadap pemberantasan korupsi di bumi pertiwi ini. Tidak hanya Abraham Samad, pimpinan lain pun perlahan tapi pasti musnah dan dijadikan tersangka. KPK jadi korban Cicak Vs Buaya. Ditengah krisis yang melanda pemberantasan korupsi, Presiden kita malah duduk manis menjadi penonton yang entah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu terhadap fenomena pemberantasan korupsi yang mendekati titik nadir ini. KPK bak lenyap ditelan bumi kiprahnya saat ini. Kabar penangkapan koruptor hampir pasti hilang dari peredarannya di halaman depan media cetak ataupun layar kaca. Apakah Negara ini bebas dari praktek korupsi? Apakah dengan pekikan revolusi mental sang presiden lantas membebaskan pejabat kita dari praktek KKN? Aktivis mulai bergumam meratapi fenomena aneh ini. Para pengamat, mahasiswa perlahan bersuara. Akankah gumaman-gumaman ini berubah menjadi teriakan REVOLUSI? Rakyat lah yang mampu menjawabnya.